Home / Info Berita / Undang-Undang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia untuk menjaga keseimbangan ekologis dan berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Dalam rangka menjaga dan merawat lingkungan hidup, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 1982. Peraturan ini mengatur asa dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup.

undang-undang-lingkungan-hidup

Undang-undang inilah yang menjadi payung peraturan lingkungan lainnya. Sejak mulai berlaku undang-undang ini telah membantu dalam membentuk kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Kini undang-undang ini telah berkembang sedemikian rupa. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mencabut undang-undang nomor 4 Tahun 1982 ini dan menggantinya dengan menerbitkan Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku sejak tanggal 19 September 1997.

Tujuan awal dari dibentuknya Undang-undang lingkungan hidup ini adalah untuk:

  • a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  • b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
  • c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
  • d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  • e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
  • f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
  • g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  • h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
  • i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan terakhir,
  • j) Mengantisipasi isu lingkungan global.
    Instrument yang ada pada undang-undang lingkungan hidup ini dapat diterapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan.

Fungsi dari undang-undang ini adalah sebagai kontrol dan menjadi pegangan masyarakat dalam menciptakan keserasian antara pembangunan yang dilakukan dan kelestarian makhluk hidup yang ada di sekelilingnya. Berdasar fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, hokum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sebagai wujud dari keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil kebijakan, bukan menempatkan masyarakat hanya sebagai objek dari peraturan. Jika diperhatikan hal ini sejalan dengan amanat UUD 1954, yang bertujuan untuk: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca Juga :  Sungai Terpanjang di Afrika

Sementara jika diamati, undang-undang lingkungan hidup ini merupakan turunan dari UUD 1945. Sebagaimana yang terdapat dalam Dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah pasal 28 H point 1 Undang- Undang 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “ Pasal ini menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi point penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dan penegakan hukum menjadi elemen perlindungan hak asasi manusia itu.

Penegakan hukum sendiri menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika kita kaitkan dengan lingkungan hidup, maka proses penegakan hukum berarti tegaknya norma-norma hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Sekian pembahasan tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup, baca juga pembahasan lainnya tentang Danau Terbesar di Indonesia dan Keunikannya di www.majalahbatu.com

About Abdi Maulana

Abdi Maulana
Seorang ahli Teknik Geologi dan sangat senang bekerja didepan komputer. Membagi ilmu kepada orang lain merupakan kesenangan tersendiri. Gemar dengan software pemetaan dan terbiasa dengan software - software Geo. WORK EXPERIENCE : Jun 2012 - Sep 2012 : Head GIS Asistant at STTNAS Jun 2012 - Sep 2012 : Asisten Geofisika at STTNAS Jun 2013 - Sep 2013 : Head GIS Asistant at STTNAS Jun 2013 - Sep 2013 : Asisten Geofisika at STTNAS Mar 2014 - May 2014 : Head GIS Asistant at STTNAS September 2015 – March 2016 : GIS at Global Artha Karya (Bukit Berlian Group)

Check Also

harga-gps-garmin-2017

Harga GPS Garmin 2017

Harga GPS Garmin 2017 akan dibahas pada artikel ini, bagi anda para pemburu GPS Garmin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seal Online